JKEL Tolak Rencana Alih Fungsi Zona Inti TNWK untuk Pilot Project Karbon

RILISID, Bandarlampung — Jaringan Kelola Ekosistem Lampung (JKEL) menolak rencana alih fungsi sebagian besar zona inti Taman Nasional Way Kambas (TNWK) menjadi pilot project zona pemanfaatan karbon. 

Penolakan ini disampaikan Koordinator JKEL, Ir. Almuhery Ali Paksi, yang menilai kebijakan tersebut belum didukung kajian ilmiah dan proses uji publik yang transparan.

Almuhery mengungkapkan, berdasarkan informasi yang beredar, luas zona inti TNWK yang direncanakan beralih fungsi mencapai hampir 50 persen atau lebih..Menurutnya, langkah tersebut berpotensi memperparah kondisi konservasi, khususnya bagi satwa liar seperti gajah yang saat ini wilayah jelajahnya semakin menyempit.

“Pertanyaannya sederhana, sudah ada penelitian yang jelas belum? Karbon itu menghasilkan berapa? Triliunan katanya, tapi berapa yang kembali untuk konservasi, berapa ke pusat, berapa bagi hasil untuk daerah? Ini harus jelas, jangan asal,” tegas Almuhery.

Ia juga menyoroti pelaksanaan konsultasi publik yang dinilai hanya formalitas. Menurut Almuhery, publik yang diundang dalam forum tersebut tidak merepresentasikan pandangan kritis masyarakat dan pegiat lingkungan.

“Konsultasi publiknya hanya satu jam dan yang diundang ya yang setuju-setuju saja. Itu bukan uji publik yang benar,” ujarnya.

Saat ini, luas zona inti TNWK diperkirakan tersisa sekitar 50 ribu hektare. Almuhery mengingatkan, tekanan terhadap habitat satwa sudah sangat tinggi. Pergerakan gajah liar bahkan sudah menjangkau wilayah Sukadana hingga Jepara.

“Kalau zona inti itu diubah lagi, apalagi untuk wisata atau aktivitas lain, itu makin kacau. Satwa makin tertekan dan ruang hidupnya makin sempit,” katanya.

JKEL juga mempertanyakan manfaat nyata dari proyek karbon yang selama ini digadang-gadang bernilai besar. Almuhery menyebut belum ada contoh konkret daerah yang benar-benar menerima manfaat signifikan dari perdagangan karbon.

“Kita belum pernah dengar dana karbon masuk ke rekening Pemprov Lampung, Aceh, atau daerah lain dengan angka triliunan seperti yang diceritakan. Semua masih simpang siur,” ucapnya.