e-KTP Tercecer di Bogor, DPR Minta Jokowi Turun Tangan

RILISID, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Sutriyono, meminta Presiden Joko Widodo, mengambil tindakan tegas terkait kasus tercecernya e-KTP di Bogor, Jawa Barat. Jokowi, kata dia, tidak cukup hanya memberikan sanksi kepada pejabat yang paling bawah. 

"Jelas, negara wajib menjaga dan melindungi kerahasiaan dokumen. Meski diduga e-KTP tersebut produk gagal namun datanya tetap tercantum. Ini sangat mungkin disalahgunakan. Presiden harus mengambil tindakan yang tegas agar tidak terulang kembali di kemudian hari," kata Sutriyono melalui siaran persnya kepada rilis.id, Senin (28/5/2018). 

Sutriyono menyayangkan kasus itu terjadi tepat menjelang penyelenggaraan Pilkada 2018 di Provinsi Jawa Barat itu. Apalagi, ujarnya, kasus serupa juga pernah terjadi saat Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu. 

"e-KTP palsu dari Vietnam ditemui tahun lalu. Tentu ini menambah suasana Pilkada makin memanas. Tahun ini pun terulang lagi terkait E-KTP tercecer," ujarnya. 

Dia menilai, kasus serupa marak terjadi di setiap menjelang pelaksanaan pesta demokrasi. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, imbuhnya, tidak bisa hanya sekedar memberikan penjelasan begitu saja. 

"Sejatinya Kemendagri berkontribusi menenangkan suasana. Bukan sebaliknya, memantik persoalan di akar rumput. Ini akan menjadi polemik yang menimbulkan ketegangan di antar kandidat," tegasnya.