e-KTP Tercecer, Dirjen Anggap Ini Ujian Ramadhan

RILISID, Jakarta — Tercecernya KTP elektronik (e-KTP) di kawasan Bogor pada Sabtu, 26 Mei lalu, memunculkan banyak isu-isu baru yang dianggap hoaks. Mulai dari anggapan bahwa manipulasi data untuk pilkada dan pemilu, hingga kabar soal kependudukan warga negara asing.

"Isu-isu tersebut adalah hoaks," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh, saat melangsungkan konfrensi pers di Kantor Kemendagri Jakarta, Senin (28/5/2018).

Menurut dia, tercecernya e-KTP murni kelalaian prosedur. Ia menjabarkan, mulai dari dus berisi e-KTP rusak tersebut diangkut. Sebenarnya, truk pick up itu hanya memindahkan barang milik negara, berupa kursi dan meja-meja saja, bukan untuk KTP.

Namun, karena hanya sedikit, maka sejumlah dus berisi KTP ikut masuk dalam truk tersebut. Menurut Zudan, jelas ini menyalahi aturan. Sebab, kalau pemindahan e-KTP perlu prosedur sendiri. Maka itu, dirinya memastikan kalau masalah ini murni kelalaian.

"Logikanya itu, staf tersebut bilang bahwa, ini kan cuma sedikit (KTP rusak), biar aja sekalian masuk diangkut ke dalam truk," tambah Zudan.

Namun, ke depannya ia pastikan, tidak boleh ada lagi kelalaian semacam ini. Semuanya harus berdasarkan prosedur. Ia sendiri merasa kecewa dengan perilaku pegawai tersebut. Dipastikan, akan ada pihak yang harus bertanggung jawab mengenai persoalan ini.

"Ya, pasti ada yang bertanggung jawab. Ini Kasubag Rumah Tangga," ujarnya.

Zudan menjelaskan, dirinya sempat merasa marah, meski tak harus memaki atau membentak bawahannya. Namun, buatnya mungkin ini adalah bagian dari ujian di bulan Ramadhan. Karena, kebetulan saja mendekati tahun politik, yang jatuh jusru dus KTP.

"Jadi, di antara barang-barang itu yang jatuh mengapa dus berisi KTP rusak itu, sehingga tercecer. Lalu, marak lah di media sosial, mengembuskan isu yang tidak-tidak," tambahnya.

Zudan, sekali lagi memastikan bahwa e-KTP yang tercecer itu adalah barang rusak. Baik secara data maupun fisik. Jadi, tak mungkin dimanfaatkan untuk keperluan politik dan lainnya. Ia meminta agar publik tak berasumsi negatif atas kelalaian ini.