Bappeda Pesawaran Paparkan RPJMD periode 2025-2029, Penanganan Kemiskinan dan Stunting Masih Jadi Prioritas

RILISID, Pesawaran — Kemiskinan dan sunting masih menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran di tahun 2025 ini.

Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pesawaran, berbagai upaya dan strategi terus dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan sunting.

Kepala Bappeda Kabupaten Pesawaran Adhytia Hidayat menyampaikan, pemerintah terus melakukan upaya dan langkah strategis untuk menyikapi permasalahan kemiskinan dan sunting dengan mempersiapkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029.

"Kami juga sudah memetakan kantong wilayah kemiskinan dan sudah satu frame dengan pimpinan DPRD, terkait SK kemiskinan untuk mendorong program di OPD yang menjadi prioritas bagi masyarakat dalam mengentaskan angka kemiskinan," kata Adhytia di ruang kerjanya, Rabu (8/1/2025).

Adhytia mengklaim, dalam beberapa tahun terakhir ini Kabupaten Pesawaran sudah menunjukkan tren positif dalam mengentaskan angka kemiskinan.

Hal ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, yang menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Pesawaran menurun sekitar 1 persen, dari angka 12,08 persen pada tahun 2023, manjadi 11,89 persen di tahun 2024.

"Hal ini karena program-program dari OPD terkait dalam pengentasan kemiskinan di tahun 2024 bisa berjalan, sehingga Kabupaten Pesawaran menunjukan penurunan angka kemiskinan tertinggi yang mencapai 1 persen," ucapnya.

Selain itu, Adhytia menambahkan, untuk tahun 2025 ini pihaknya menargetkan penurunan satu digit angka kemiskinan dan melakukan upaya program OPD terkait dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi di pasar tradisional guna menstimulasi pergerakan perkonomian melalui operasi pasar murah.

Kemudian, pogram-program prioritas ini juga linier dengan pusat terkait penanganan kemiskinan, stunting dan kesehatan, seperti bantuan sosial dari kemensos yang cukup membantu.

"Kami mensuport melalui APBD untuk program lainnya, seperti insentif bagi kaum marjinal dan kolaborasi program pemerintah daerah dengan Baznas maupun pihak swasta melalui CSR," imbuhnya.