Soal Natuna, Seskab: Kedulatan RI Itu Tidak Boleh Diganggu dan Ditawar-menawar

RILISID, Jakarta — Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius mengenai persoalan Natuna. Bahkan ia mengatakan bahwa Presiden telah menegaskan masalah Natuna tidak bisa tawar menawar.

'Ini menunjukkan bahwa kedaulatan RI itu tidak boleh diganggu, dan tidak boleh ditawar-menawar, dan itu adalah hal prinsip, dan Presiden sudah mengatakan dalam sidang kabinet paripurna kemarin bahwa untuk urusan Natuna tidak ada tawar-menawar," ungkap Pramono di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Kunjungan kerja Presiden ke Natuna juga dikatakan Pramono sebagai bentuk atensi negara terkait kedaulatan RI.

"Kunjungan Presiden ini memberikan sinyal bahwa pemerintah Indonesia, terutama Bapak Presiden, dalam persoalan Natuna ini benar-benar memberikan atensi serius karena waktu dulu pernah ada 'case' sejenis," katanya. 

Pramono menilai kapal China sudah jelas melanggar aturan karena masuk ke wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia seluas 200 mil titik terluar Indonesia berdasarkan United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB.

Ia pun meyakini bahwa semua pihak yang terkait yang mengurusi persoalan ini punya strategi sendiri sehingga perlu didukung. 

"Negara dalam hal ini pemimpin tertinggi kita, terutama pemimpin tertinggi di bidang pertahanan negara, itu hadir sehingga saya yakin seluruh rakyat Indonesia akan memberikan dukungan sepenuhnya," ungkap Pramono.

Pramono mengakui bahwa wilayah perairan Natuna menjadi perebutan karena memiliki kekayaan alam yang beragam. Ia pun menyebut bahwa Menteri KKP sudah dieprintahkan Presiden untuk melakukan pengecekan.

"Terus terang sangat kaya dengan hasil ikan. dan banyak ikan tertentu hanya ada di Natuna. Presiden meminta kepada menteri KKP, baik yang dulu maupun sekarang, agar Natuna itu digunakan sebagai 'home base' pasar ikan Indonesia keluar dan itu pasti dalam kunjungan ini Presiden juga akan melakukan pengecekan terhadap hal itu itu," tambah Pramono.