Program Naturalisasi Kali Anies Belum Terbukti

Dia menegaskan, Pemprov DKI memiliki anggaran untuk menyelesaikan masa banjir dan macet di Jakarta. Dirinya kemudian menyoroti anggaran penyelesaian banjir yang diefisiensi oleh Pemprov DKI. 

"Saya juga melihat penambahan kemarin biaya banjir diefisiensi sebetulnya juga enggak betul ini. Makanya di sini saya minta sekali lagi kepada teman-teman eksekutif konsentrasi bagaimana ini banjir masih panjang kita melihat di kelurahan Gunung Sahari Utara masih terendam seperti ini," tegasnya. 

Dihubungi terpisah, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan, konsep naturalisasi Anies belum bisa dibuktikan secara teknis. Bahkan, menurutnya, pemerintah pusat juga bingung dengan konsep tersebut. 

"Persoalan Pak Anies ini cara mengatasi banjirnya. Ini kan terkait persoalan pilihan. Tapi konsep Pak Anies yang naturalisasi ini kan belum pernah diuji coba tentang konsep itu di mana dan kapan pernah dilakukan. Kalau persoalan teknisnya bisa dihitung ya tidak masalah. Yang penting sudah diuji coba dan berhasil ya tidak masalah. Tapi kan sekarang konsep ini sejauh mana bisa diimplementasikan," kata Yayat. 

Dia menilai, baik normalisasi maupun naturalisasi tetap harus melakukan pembebasan tanah. Hal itu, menurutnya, yang harus segera diselesaikan oleh Anies. 

"Dan itu perlu dukungan dari Pak Gubernur. Nah mau enggak pak gubernur menjalankan konsep itu. Intinya ya itu saja. Yang penting bagaimana konsep ini bisa dilihat secara teknis. Kan orang belum pernah coba apakah ini (naturalisasi) merupakan sebuah model yang pernah dijalankan," ujar dia. 

Yayat menilai, Kementerian PUPR juga belum memahami secara teknis bagaimana sebenarnya konsep naturalisasi ala Anies. 

"Karena yang penting adalah pembuktiannya secara teknis pernah dicoba, pernah berhasil. Artinya kan dari gagasan idealnya. Tapi gagasan praktisnya bagaimana," tandasnya.