Pimpinan DPRD Tekankan Profesionalisme dan Independensi KI Lampung

RILISID, Bandarlampung — Wakil Ketua II DPRD Lampung Ririn Kuswantari menekankan kepada para calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung Periode 2020-2024 untuk meningkatkan profesionalisme dan mengedepankan independensi dalam bekerja. 

Pasalnya, keterbukaan informasi publik juga harus dibarengi dengan kesungguhan lembaga yang mewadahinya, agar pada saat proses menindaklanjuti laporan masyarakat betul-betul terbuka. 

"Penekanan kita kepada calon Komisi Informasi adalah profesionalisme, menjadi lembaga yang independen dan benar-benar memahami bahwa mereka berdiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun," kata Ririn Kuswantari usai monitoring uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KI Lampung di ruang komisi I DPRD Lampung, Senin (13/1/2020) sore. 

"Jadi dari lintas apapun, baik dari masyarakat maupun pihak lainnya yang memerlukan akses informasi harus sungguh-sungguh dilayani dan dicarikan solusinya, dan dijembatani dari pihak-pihak yang jadi objek tuntutannya. Sehingga masyarakat mendapatkan akses yang terbuka luas," ucap pimpinan DPRD Lampung yang merupakan koordinator Komisi I ini. 

Ririn juga berpesan, kepada calon anggota KI, agar memberikan dampak positif terhadap pemerintahan. 

"Khususnya kepada pemerintah daerah dan juga DPRD, sehingga ini akan berdampak positif terhadap penciptaan pemerintah yang bersih dan berwibawa kepada masyarakat," jelasnya. 

Menurutnya, hasil uji kepatutan dan kelayakan terhadap 15 peserta calon anggota Komisi Informasi Lampung ini, paling lambat satu pekan sudah diumumkan. 

"Saya lihat teman-teman peserta KI ini bersungguh-sungguh dengan beragam pertanyaan yang relatif saya lihat tidak ada yang direkayasa. Mungkin karena ada pagu-pagu aturan yang sudah disiapkan oleh pimpinan komisi-nya, sehingga tidak keluar jalur," jelas politisi Partai Golkar Lampung ini. 

Ketua Komisi I DPRD Lampung Yozi Rizal menambahkan, dalam uji kali ini pihaknya melakukan pendalaman dalam sisi filosofis, yuridis dan sosiologis.

"Ada tanya jawab, karena memang menurut regulasi hanya 5 yang akan terpilih, akhirnya ada 10 yang tidak terpilih," katanya.