NU: Natuna Tak Bisa Ditukar Investasi Cina
Nailin In Saroh
Jakarta
RILISID, Jakarta — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung sikap tegas pemerintah RI terhadap Cina yang melakukan pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan wilayah perairan di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau. Dia mendesak Pemerintah Cina untuk menghentikan provokasi dengan mengirim kapal-kapal Cina di perairan Natuna.
Menurut Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, meskipun Cina adalah investor terbesar di Indonesia, NU meminta Pemerintah RI tidak lembek jika menyangkut kedaulatan RI, dan memisahkan dengan kepentingan ekonomi.
"Keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, di daratan dan di laut, dan juga di udara adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan apa pun," kata Aqil dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/1/2020).
NU juga meminta Pemerintah RI untuk mengutamakan fungsi laut dan maritim sebagai kekuatan ekonomi dan geopolitik.
Dia menilai, kedudukan laut juga sangat strategis sebagai basis pertahanan. "Karena pulau-pulau perbatasan, termasuk yang rawan gejolak di Laut Selatan Cina, tidak boleh lagi disebut sebagai pulau terluar, tetapi terdepan," tukasnya.
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
