Lawan China! TNI Siagakan Alutsista Laut dan Udara di Perairan Natuna

RILISID, Jakarta —  

TNI menyerukan akan mengerahkan kekuatan penuh untuk menjaga laut Natuna di kepulauan Riau. Bahkan, TNI sudah mensiagakan persenjataan untuk mengamankan laut RI.  

"TNI siagakan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) matra laut dan matra udara yang sudah tergelar di sekitar perairan Natuna," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi di Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Siaga ini dilakukan menyusul klaim dari China yang menyebut perairan Natuna memiliki kedaulatan di wilayah Laut China Selatan, dekat perairan Natuna.

Selain alutsista, Mayjen Sisriadi juga meningkatkan sistem penginderaan dan sistem deteksi dini. Hal itu agar tidak terjadi lagi kapal dari Tiongkok yang masuk perairan Natuna.

"Bukan hanya Alutsista berupa kapal-kapal, tapi juga pesawat. Kami siaga penuh," jelas Sisriadi.

Menurutnya, penggunaan armada-armada tempur TNI berdasarkan prinsip pengerahan secara ekonomis (economy of force). Prinsip itu berupa pengerahan Alutsista sesuai perkembangan situasi dan kebutuhan.

Dia menambahkan TNI akan mengaktifkan Pusat Informasi Maritim, yang berlokasi di Markas Korps Armada RI I, Jakarta. Bila fasilitas itu sudah aktif, setiap pergerakan yang melanggar teritori di laut bisa diketahui.

"Untuk medeteksi dan identifikasi setiap wahana laut yang masuk ke perairan kita," tutup Sisriadi.

Sebelumnya, China menolak protes Indonesia yang menuding kapal ikan Tiongkok sempat memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau, secara ilegal baru-baru ini.

Beijing menegaskan bahwa pihaknya memiliki kedaulatan di wilayah Laut China Selatan dekat perairan Natuna, Kepulauan Riau, sehingga kapal-kapalnya boleh berlayar dengan bebas di kawasan tersebut.

"China memiliki kedaulatan atas Kepulauan Nansha dan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi atas perairan dekat dengan Kepulauan Nansha (yang terletak di Laut China Selatan)," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, dalam jumpa pers rutin di Beijing pada Selasa (31/12), seperti dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri China.