Kuasa Hukum Setnov Bantah Kliennya Ancam Tersangka Lain di Rutan KPK

Ia mengungkapkan ada lima hal yang disampaikan kepada penyidik. Namun tidak disebutkan apa saja penjelasannya kepada penyidik KPK itu.

"Tadi saya sudah menyampaikan kepada penyidik, penyidik menanyakan kepada saya mengkonfirmasi kepada saya atas kedatangan pak Novanto menemui saya, saya sudah jelaskan apa yang disampaikan pak Novanto semua hal ada lima hal, kepada penyidik," tuturnya.

Sementara itu soal hal lain, Eni juga membenarkan bahwa partai Golkar telah kembalikan uang Rp700 juta kepada KPK. Ia mengatakan, uang itu berasal dari panitia munaslub partai Golkar kala itu.

"Itu dari panitia munaslub mereka mengembalikan secara bertahap. Itu memberikan bukti bahwa memang uang yang Rp2 miliar itu untuk munaslub Golkar," tutupnya.

KPK dalam hal ini baru menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I. Ketiga tersangka itu antara lain, Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih, bos Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo dan teranyar mantan Menteri Sosial Idrus Marham.

Eni diduga telah menerima suap Rp4,8 miliar dari Johannes untuk mengatur Blackgold Natural Resources Limited masuk dalam konsorsium penggarap proyek PLTU Riau-I. Sementara Idrus dijanjikan hadiah oleh Johannes sebanyak USD1,5 juta.

Proyek pembangunan PLTU Riau-I ini merupakan bagian dari program tenaga listrik 35 ribu Megawatt (MW) yang didorong oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pemerintah menargetkan PLTU Riau-I bisa beroperasi pada 2020/2021.

Pada Januari 2018, PJB, PLN Batu Bara, BlackGold, Samantaka, dan Huadian menandatangani Letter of Intent (LoI) atau surat perjanjian bisnis yang secara hukum tak mengikat para pihak. LoI diteken untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) atas PLTU Riau-I. Samantaka rencananya akan menjadi pemasok batu bara untuk PLTU Riau-I.‎