Salah Informasikan Peringatan Tsunami, Komisi V Minta BMKG Tanggung Jawab

RILISID, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI, Randy Lamadjido meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bertanggung jawab atas kesalahan informasi peringatan tsunami di Kota Palu, Sulawesi Tengah. 

Pasalnya, bencana air laut naik itu justru terjadi beberapa saat setelah BMKG mencabut peringatan potensi tsunami.

Randy menuturkan, gempa bermagnitudo 7.7 skala richter yang menimbulkan banyak korban karena guncangan gempa, korban tewas juga disebabkan oleh tsunami yang datang tiba-tiba, setelah BMKG mencabut pemberitahuan potensi tsunami.

"Menuntut pertanggungjawaban pihak BMKG yang salah memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga mengakibatkan jatuh korban puluhan orang tewas, terutama di daerah pesisir kota Palu," tegas Randy saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu (29/9/2018).

Putra daerah itu mengungkapkan, berdasarkan informasi yang ia dapatkan langsung dari sanak saudara yang tinggal di kota Palu, awalnya masyarakat bersiap-suap menuju daerah aman di pegunungan. Tindakan ini dilakukan menyusul informasi akan terjadinya tsunami, setelah gempa reda.

Namun, beberapa saat kemudian, pihak BMKG mencabut peringatan tersebut. Setelah dua-tiga menit kemudian, tsunami benar-benar terjadi. Air laut naik menerjang masyarakat yang tinggal di daerah pesisir.

"Menurut informasi yang saya terima dari keluarga kami yang ada di kota Palu, korban tewas mencapai sekitar 40 orang, mereka diterjang gelombang tsunami dan lumpur yang terbawa bersamaan dengan tingginya air laut yang dibawa akibat gelombang tsunami," jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Karena itu, Randy mendesak pemerintah pusat dan daerah kota Palu, untuk segera memulihkan keadaan di daerah tersebut. Apalagi, kata dia, saat ini aliran listrik dan sarana air bersih di kota Palu dan sekitarnya lumpuh.

"Suasana di sana cukup mencekam. Masyarakat khawatir terjadi gempa dan tsunami susulan," tandasnya.