Perkuat Sinergi, BPKAD dan Kejari Pringsewu Teken MoU Bidang Datun

RILISID, Pringsewu — Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pringsewu menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Penandatanganan tersebut berlangsung di Kantor Kejari Pringsewu pada hari Selasa (10/3/2026).

Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu dengan aparat penegak hukum (APH), khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kepala BPKAD Kabupaten Pringsewu Olpin Putra mengatakan, kerja sama tersebut diharapkan mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

“Kerja sama ini merupakan langkah strategi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah,” ujar Olpin.

Menurutnya, melalui kerja sama ini Pemkab Pringsewu dapat meminimalisir potensi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Ia menjelaskan, pengelolaan keuangan dan aset daerah memiliki tanggung jawab besar serta memerlukan kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Kami menyadari bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah memiliki tanggung jawab yang besar serta memerlukan kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kehadiran dan dukungan dari pihak Kejaksaan sangat penting, baik dalam bentuk pendampingan hukum, pertimbangan hukum, maupun langkah-langkah preventif lainnya,” jelasnya.

Olpin berharap kerja sama antara BPKAD dan Kejari Pringsewu ini dapat diimplementasikan secara maksimal guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Pemkab demi kepentingan masyarakat.

“Harapannya, kerja sama ini benar-benar dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung lancarnya program dan kegiatan Pemkab,” pungkasnya. (*)