Kata Ombudsman Produksi Pertanian Indonesia 'Lemot', Kenapa?

RILISID, Jakarta — Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, mengaku, produksi pertanian di Indonesia saat ini mengalami keterlambatan alias "lemot". Hal itu, menurutnya, karena pemerintah tidak peduli dengan lembaga kekuatan petani.

"Hampir seluruh kebijakan memasok tanpa memperkuat ekonomi petani," katanya saat menjadi pembicara dalam diskusi Selasa-an Topic of The Week, 'Jokowi Raja Impor?' di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Alamsyah menjelaskan, lemahnya produksi pertanian itu membuka celah untuk melakukan kebijakan impor. Hal itu kantaran harga komoditi pertanian menjadi tinggi. 

"Jadi, siapapun jadi presiden dan 100 hari kerja tidak punya kerangka kekuatan sosial ekonomi petani, kita akan mengalami hal yang sama. Dan ini akan merambah ke mal administrasi," jelasnya. 

Alamsyah kemudian memaparkan data untuk membandingkan kebijakan impor pada masa Pemerintahan Joko Widodo dan Presiden RI Ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di antaranya untuk komoditas beras, garam, gula dan jagung. 

"Data beras 2015 mulai Januari total impor pemerintahan Jokowi ada 4,7 juta ton. Kalau dibandingkan data beras pemerintah SBY total lebih tinggi 6,5 juta ton. Apakah impor ini menjadi persoalan? Tergantung lebijakan masing masing. Saya tidak tahu apakah tahun depan akan tambah lagi nanti jadi remis," paparnya. 

Adapun untuk komoditas gula, lanjut Alamsyah, pemerintahan SBY total impor mencapai 12,7 juta ton, sementara di periode Jokowi 12,3 juta ton.

"Begitu juga dengan jagung kelihatan Jokowi tidak melonjak,  pada 2015 tapi ada substitusi gandum menurut saya sama-sama impor. Dan untuk garam pemerintahan Jokowi lebih tinggi daripada SBY," lanjut dia. 

Alamsyah mengungkapkan, ada kendala yang di awal pemerintahan Jokowi begitu keras untuk hentikan impor beras, tapi satu tahun berkuasa produksi integritasnya rendah.

"Suka tidak suka jika swasembasa beras pasti harga meledak, maka pemerintah ambil keputusan impor. Apakah ini sesuai dengan target?  Karena didasari basis data yang tidak kuat maka jadi tidak akurat," ungkapnya.