TKN Jokowi Hormati Keputusan Publik untuk Melakukan Aksi

RILISID, Jakarta — Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menilai aksi demonstrasi "Bela Tauhid" yang berlangsung hari ini, Jumat (26/10/2018) merupakan hal yang harusnya tak perlu dibesar-besarkan.

"Namun, kami menghormati keputusan publik jika akhirnya memilih turun ke jalan untul melangsungkan aksi," kata Direktur Informasi dan Publikasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Dwi Badarmanto dalam keterangan tertulis yang diterima rilis.id pada Sabtu (27/10/2018).

Menurutnya, aksi massa adalah hal yang biasa saja dalam negara demokrasi. Menjadi hak masyarakat untuk protes dan menyampaikan aspirasinya, asalkan dilakukan secara tertib dan kondusif.

Hanya saja, sebelum membulatkan tekad untuk menggelar aksi, masyarakat perlu mencerna lebih dulu masalah yang ada. Semisal, pembakaran bendera HTI.

"Kan pihak kepolisian sudah menjelaskan, bahwa benar ada 'penyusup' di Hari Santri kemarin. Dan, orang itu mengakui bahwa ini adalah bendera HTI," ujar Dwi yang juga politisi Partai Perindo ini.

Ia pun menegaskan, HTI adalah ormas yang dilarang dan sudah dibubarkan pemerintah. Kalaupun ada reaksi dari Banser membakar bendera tersebut, sebetulnya bukanlah kesengajaan, tapi spontanitas.

"Lagian, sudah ada imbauan untuk tidak bawa atribut macam-macam di acara Hari Santri, ini malah bawa bendera HTI, tentu akan ditentang lah. Kebetulan Banser yang ambil sikap," sambung dia.

Ia mengapresiasi yang dilakukan Banser dengan mengamankan pelaku pembawa bendera HTI. Mereka tak main hakim sendiri, meskipun atribut tersebut milik organisasi terlarang.

Adapun, pembakaran yang dilakukan pun murni sebuah aksi yang tak direncanakan. Iktikadnya cuma ingin menegaskan, HTI ini tak boleh hidup di Indonesia, bukan lambang Tauhidnya.

"Banser ini kan orang-orang Islam juga. Mereka juga tahu sakralnya kalimat Tauhid. Tapi, reaksi mereka kan terhadap HTI-nya, menolak ormas tersebut," katanya.