Pakde Karwo Canangkan 'Zero' Demo Jelang Pilpres 2019, Ini Alasannya...
Budi Prasetyo
Surabaya
RILISID, Surabaya — Gubernur Jawa Timur Soekarwo berharap masyarakat tidak menggelar demonstrasi hingga pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Soekarwo berjanji akan tetap menampung aspirasi warga meski mereka tidak mendapatkan menyampaikannya lewat orasi atau demonstrasi di lapangan.
"Saya tidak melarang orang demo. Silahkan memyampaikan aspirasi. Kami akan terima. Tetapi tidak perlu secara fisik datang beramai-ramai," kata Soekarwo seusai Paripurna DPRD Jatim, Senin (5/11/2018).
Soekarwo mengatakan, aksi demontrasi diprediksi akan kembali marak pada akhir tahun karena bertepatan dengan penentuan Upah Minimum Kota (UMK) di masing-masing daerah. Dia berharap agar semua pihak menahan diri dan lebih mengedepankan musyawarah.
"Secara kualitatif (Menyampaikan point aspirasi) monggo. Sampaikan kepada gubernu, pangdam atau kapolda. Fisiknya jangan. Pasti akan kami terima dengan baik. Kita musyawarahkan," kata orang nomor satu di Jatim ini.
Sebab, di tahun politik seperti ini, segala kemungkinan bisa terjadi. Sebab, bukan tidak mungkin ada pihak-pihak tertentu memanfaatkan massa aksi tersebut. "Kalau (Demonstrasi) disusupi pihak ketiga jadi sudah (kerusuhan). Karenanya langkah ini (zero demo) kami ambil. Sehingga Jawa Timur tetap kondisif," tuturnya.
Seperti diketahui, selama ini kantor Gubernuran dan Grahadi kerap menjadi langganan aksi demonstrasi. Salah satunya adalah demo soal Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jatim, yang setiap tahun digelar.
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
.jpeg)
