Minta Perlindungan APH, Demokrat Lampura Akan Tindak Kader yang Hadir di KLB Sibolangit

RILISID, Lampung Utara — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Lampung Utara (Lampura) meminta perlindungan aparat penegak hukum (APH) setelah digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

Mereka meminta APH maupun instansi terkait menjaga keputusan Kemenkumham tahun 2020 yang menyatakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum (ketum) partai berlambang mercy tersebut.

Ketua DPC Demokrat Lampura Yusrizal mengatakan partai yang dipimpinnya adalah bagian integral dari DPP AHY. Ia menyatakan langkah ini diambil untuk mengantisipasi terjadinya polemik di partai tersebut.

"Kita mengacu ke perundang-undangan, makanya meminta kepada APH dan instansi yang terkait menjunjung keputusan yang sudah tertuang di Kemenkumham. Ini agar tidak teterjadi dualisme yang melahirkan konflik, tetap mengakui AHY sebagai ketum Demokrat yang sah," tegasnya, Senin (29/3/2021).

Yusrizal menyatakan DPC Demokrat Lampura sangat penting menegaskan bahwa AHY adalah ketum Demokrat dan menolak hasil keputusan KLB.

Ketika ditanya mengenai kadernya yang menghadiri KLB tersebut, Yusrizal dengan lantang menyatakan akan mengambil tindakan tegas terhadap kader mbalelo.

"Cuma satu yang menghadiri KLB kemarin, itu pun tidak memiliki hak suara. Akan tetapi untuk menunjukan kedaulatan partai tentu akan kita berikan sanksi tegas," tandasnya. (*)