Pemprov Perkuat Mitigasi Bencana Megathrust melalui Kolaborasi Lintas Sektor

RILISID, Bandarlampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya mitigasi bencana, khususnya potensi gempa megathrust dan tsunami, melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, TNI, serta pemangku kepentingan lainnya.

Komitmen tersebut ditegaskan Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan saat menerima Komandan Brigif 4 Marinir Lampung dan jajaran Fakultas Teknik Universitas Lampung (Unila), di Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur, Senin (5/1/2026).

Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa ancaman megathrust merupakan risiko nyata yang harus disikapi secara serius dan terencana. Mengingat bencana tidak dapat diprediksi waktu kejadiannya, maka kesiapsiagaan dan mitigasi menjadi kunci utama dalam melindungi masyarakat.

“Mitigasi bencana harus dibangun secara kolaboratif. Tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi perlu sinergi akademisi, TNI/Polri, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Sekda.

Mona Arif Muda sebagai salah satu tim Unila Tsunami Early Warning System (U-TEWS) memaparkan, bahwa pengembangan teknologi peringatan dini tsunami berbasis sensor laut dangkal, drone pemantau, serta sistem pemantauan terintegrasi yang dinilai lebih ekonomis dan sesuai karakteristik perairan Lampung. Teknologi ini diklaim mampu menjadi alternatif dari sistem impor berbiaya tinggi, dengan tetap menjaga akurasi dan keandalan data.

Dekan Fakultas Teknik Unila Ahmad Herison menjelaskan, tujuan utama pengembangan Unila Tsunami Early Warning System (U-TEWS) berbasis PUMMA (perangkat ukur murah muka air laut) tersebut bukan bersifat komersial, melainkan murni kemanusiaan. Sistem ini dirancang agar dapat dipasang di wilayah pesisir, pelabuhan, dan pulau-pulau strategis, serta terhubung dengan BMKG sebagai otoritas resmi peringatan dini.

Menurut Ahmad, Inovasi tersebut dinilai memiliki keunggulan dari sisi efisiensi biaya, kemudahan perawatan, serta potensi pengembangan sebagai produk dalam negeri. Selain itu, sistem yang dikembangkan diarahkan untuk tetap terintegrasi dengan BMKG sebagai otoritas resmi penyampai peringatan dini kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Sjawal menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan alat peringatan dini. Pendekatan berbasis komunitas dinilai dapat meningkatkan rasa memiliki sekaligus efektivitas mitigasi di lapangan.

Kunjungan ini juga menyoroti perlunya peningkatan literasi kebencanaan, integrasi peringatan dini ke berbagai kanal informasi, termasuk rumah ibadah dan perangkat komunikasi masyarakat, serta pelaksanaan simulasi kebencanaan secara berkala di wilayah pesisir dan satuan pendidikan.

Melalui pertemuan ini, Pemprov Lampung menegaskan bahwa mitigasi bencana bukan hanya soal alat, tetapi ekosistem kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh elemen. Ke depan, Pemprov Lampung akan memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan para pemangku kepentingan untuk mematangkan skema kerja sama dan rencana implementasi di lapangan.