Gagalnya 24 Proyek Infrastruktur di Lampura, HMI Kotabumi Beri Rapor Merah Dinas SDABMBK
Furkon Ari
Lampung Utara
Mereka mempertanyakan kapasitas teknis serta kemampuan manajerial pimpinan OPD terkait yang dinilai gagal mengemban amanah pembangunan.
Menurut Yudi, penempatan pejabat di sektor strategis seperti infrastruktur seharusnya didasarkan pada kompetensi dan integritas, bukan sekadar formalitas jabatan.
"Tidak terealisasinya puluhan paket proyek ini harus menjadi momentum evaluasi total bagi Pemerintah Daerah, agar ke depan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan benar-benar tepat sasaran," tegasnya.
Sebagai langkah konkret, HMI Cabang Kotabumi menuntut Pemerintah Kabupaten Lampura segera melakukan audit kinerja terhadap OPD terkait, memperkuat pengawasan internal yang selama ini dinilai lemah, serta memastikan proses perencanaan dan pengadaan proyek ke depan berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat.
"Pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan dasar masyarakat. Kami berharap persoalan ini dijadikan bahan perbaikan serius agar pelayanan publik di Lampung Utara ke depan semakin optimal," tutup Yudi. (*)
Infrastruktur
Proyek
Anggaran Tahun 2025
HMI
Dinas SDABMBK
Mandek Total
Bupati Lampung Utara
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
