Pedas! Pemprov Kritik Lambar dari Kopi sampai Kemiskinan

RILISID, Lampung Barat — Pemkab Lambar menerima sejumlah catatan pedas dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Mulai belum maksimalnya produksi kopi sampai angka kemiskinan yang tinggi.

Kritik tajam ini terungkap dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Lambar dengan agenda penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022, Rabu (17/3/2021).

"Lambar merupakan kabupaten kopi dan itu merupakan potensi besar. Harus dikelola dan dikembangkan secara maksimal," tandas Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan.

Mulyadi memberi sambutan mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di halaman kantor bupati setempat.

Menurut Mulyadi, rencana pembangunan kopi secara komprehensif mesti dikawal. Sehingga produksinya maksimal.

Pun branding kopi harus sejalan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Mulyadi juga menyinggung grand design dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Sebab, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Lambar paling rendah se-Lampung.

Dia bahkan memaparkan akibat Covid-19, indeks perekonomian Lambar minus, yakni -1,14. Sebab itu, zona perkebunan harus dimaksimalkan.

”Dengan penggunaan anggaran secara efektif dan tepat sasaran. Saran kami jangan main di luar zona tersebut (perkebunan),” tegasnya.

Angka kemiskinan juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Lambar. Perlu edukasi agar masyarakat tidak perlu mengeluarkan banyak biaya rumahan.