Musrenbang, Pemkab Lampura Dituntut Atasi Angka Kemiskinan

Sementara itu, Bupati Lampura Budi Utomo menjelaskan kabupaten ini telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah.

Konsekuensinya tentu saja selain mengurangi luas wilayah, juga berimbas pada kurangnya beberapa potensi dan sumber daya daerah. 

Karena itu, dia berharap melalui Musrenbang dapat menjadi media interaktif bagi segenap stakeholders dalam menetapkan program kegiatan.

”Selain itu, saya mengajak seluruh komponen menjaga kondusivitas daerah, kenyamanan dan ketertiban umum,” ungkapnya.

Dalam laporannya, Sekkab Lampura Lekok mengatakan, rumusan hasil musrenbang akan menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan dalam rancangan APBD tahun 2022. 

Sedangkan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampura, Andi Wijaya, menyatakan ada beberapa isu strategis dan prioritas pembangunan Lampura.

Pertama, kabupaten yang memiliki 23 kecamatan dan 232 desa ini memiliki ketergantungan tinggi pada sektor pertanian. 

Kedua, angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi.

Ketiga, SDM masyarakat yang berkualitas dan berbudaya juga menjadi isu strategis pembangunan. ”Keempat, terkait dengan tata kelola pemerintahan,” tuturnya. (*)