Luncurkan Smart Village, Pemprov Lampung Akan Wujudkan Desa Berbasis Digital

RILISID, Pesawaran — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama jajaran Kementrian Dalam Negeri dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI,

Kementrian Desa dan PDTT meluncurkan Program Smart Village Provinsi Lampung. Kegiatan itu dilakukan di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran, Kamis (25/3/2021).

Saat peluncuran program tersebut, dilakukan demo pelaksanaan program smart village dari Kabupaten Pesawaran dengan progra administrasi pelayanan desa, lalu Kabupaten Tulangbawang Barat dengan program administrasi pelayanan desa seperti program bantuan pemerintah, teknologi Informasi dan lain-lain. Kemudian dari Kabupaten Pringsewu dengan program pemilihan kepala desa menggunakan e-voting.

“Program Smart Village Provinsi Lampung sama dengan Desa Cerdas Berbasis Digital yang fokus pada Desa, melalui gerakan kesadaran sosial dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan melibatkan semua stakeholders serta terintegrasi dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi,” jelas Arinal.

Tujuan program ini yaitu optimalisasi potensi Desa di Lampung, agar menjadi salah satu kekuatan sosial ekonomi. Fokus kegiatan adalah pada Layanan Administrasi Pemerintahan Desa; Layanan Administrasi Kependudukan; Pemberdayaan Ekonomi, dan Peningkatan Kapasitas Aparatur.

Arinal juga menerangkan bahwa sampai dengan awal Tahun 2021, dari 2.435 desa yang ada di Lampung, terdapat 780 desa yang telah menggunakan sistem Smart Village. Meliputi 130 desa sebagai sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Lampung dan 650 desa atas inisiatif secara mandiri.

Untuk mencapai keberhasilan program, Pemprov Lampung telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui program perhutanan sosial, dimana 42 desa penyangga hutan Taman Hutan Raya (Tahura) di kabupaten Pesawaran. Disana dapat memanfaatkan hasil hutan diluar kayu, seperti kemiri, aren, durian, dan sebagai bentuk kepedulian desa terhadap kelestarian hutan.

Arinal berharap dukungan pemerintah pusat dalam implementasi program Smart Village. Seperti Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur seperti tentang  Keuangan Desa, BUMDES, Teknologi Informasi dan lain-lain. Pengembangan menu-menu dalam aplikasi smart village serta penyediaan infrastruktur jaringan untuk daerah-daerah blank spot.

Menurut Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa, PDTT yang diwakili Suprapedi, mementerian sangat mengapresiasi program smart village yang sangat luar biasa, yang bertujuan untuk membangun desa-desa.

Ia menerangkan, untuk membangun Indonesia maka bangunlah desa-desa. Karena desa memiliki kontribusi sekitar 74 persen bagi Indonesia.