Dihampiri Setnov di Rutan KPK, Eni Saragih Tak 'Nyaman'

RILISID, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eni Maulani Saragih mengaku sempat dihampiri oleh Setya Novanto saat di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, Novanto sempat menyampaikan sesuatu kepadanya yang membuatnya tidak nyaman.

Kendati begitu, Eni yang merupakan tersangka dalam kasus suap PLTU Riau-1 itu tidak mau mengatakan apa yang disampaikan Novanto yang merupakan bekas Ketua Umumnya di Partai Golkar itu. Ia pun menyebut, kejadian itu sudah dilaporkan ke penyidik.

"Yang pasti sudah saya sampaikan kepada penyidik, ya memang apa yang disampaikan oleh Pak Novanto membuat saya kurang nyaman," katanya usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Ia mengungkapkan ada lima hal yang disampaikan kepada penyidik. Namun tidak disebutkan apa saja penjelasannya kepada penyidik KPK itu.

"Tadi saya sudah menyampaikan kepada penyidik, penyidik menanyakan kepada saya mengkonfirmasi kepada saya atas kedatangan Pak Novanto menemui saya, saya sudah jelaskan apa yang disampaikan Pak Novanto semua hal ada lima hal, kepada penyidik," tuturnya.

Sementara itu soal hal lain, Eni juga membenarkan, Partai Golkar telah kembalikan uang Rp700 juta kepada KPK. Ia mengatakan, uang itu berasal dari panitia munaslub Partai Golkar kala itu.

"Itu dari panitia munaslub mereka mengembalikan secara bertahap. Itu memberikan bukti bahwa memang uang yang Rp2 miliar itu untuk munaslub Golkar," tutupnya.

KPK dalam hal ini baru menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1. Ketiga tersangka itu antara lain, Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih, bos Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo dan teranyar mantan Menteri Sosial Idrus Marham.

Eni diduga telah menerima suap Rp4,8 miliar dari Johannes untuk mengatur Blackgold Natural Resources Limited masuk dalam konsorsium penggarap proyek PLTU Riau-1. Sementara Idrus dijanjikan hadiah oleh Johannes sebanyak US$1,5 juta.

Proyek pembangunan PLTU Riau-1 ini merupakan bagian dari program tenaga listrik 35 ribu Megawatt (MW) yang didorong oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pemerintah menargetkan PLTU Riau-1 bisa beroperasi pada 2020/2021.