Sudah DPT Masih Ada Data Ganda? Kinerja KPU Dipertanyakan

RILISID, Bandarlampung — Sekretaris Komisi II DPRD Lampung, Mingrum Gumay, mempertanyakan Kinerja KPU dan Bawaslu Lampung. Pasalnya, meski telah menjadi daftar pemilih tetap (DPT), masih saja ada data ganda. Atau, bahkan, belum masuk dalam DPT

”DPT ganda muncul akibat tidak validnya pendataan. Nama orang bisa sama, tapi belum tentu bin atau ayahnya,” terang Gumay kepada rilislampung.id, Selasa (22/5/2018).

Dia karenanya meminta pertanggungjawaban KPU sebagai pihak yang berwenang melakukan pendataan dan Bawaslu yang bertugas melakukan pengawasan. Sebab, anggaran untuk DPT mencapai miliaran rupiah. 

Belum lagi bicara hilangnya hak warga negara karena tidak bisa masuk DPT karena tidak memiliki E-KTP atau surat keterangan (suket). 

"Akibat kelalaian mereka ada hak asasi penduduk terabaikan. Karena secara undang-undang, memilih itu hak. Jika mereka tidak dapat E-KTP atau surat keterangan (suket), padahal mereka WNI, bagaimana mereka mau memilih,” tandasnya.

Suket menurut dia adalah alternatif terakhir. Tanpa suket, warga tidak bisa ke tempat pemunggutan suara (TPS). Artinya tidak bisa menyampaikan hak pilih.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kota Bandarlampung, Fery Triatmojo, menegaskan di tahapan Pilgub Lampung ini tidak ada masa perbaikan DPT. Berbeda dengan Pilkada 2015 atau 2017.

"Perbaikan DPT khususnya pemilih ganda dan pemilih pemula dilakukan untuk penyusunan DPS (daftar pemilih sementara) Pemilu 2019 karena tidak ada perbaikan DPT Pilgub, " jelasnya. 

Diketahui sebelumnya, DPT Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung mencemaskan. Pasalnya, masih ada temuan data ganda. Padahal, anggaran untuk pendataan miliaran rupiah. 

Temuan untuk Kota Bandarlampung mencapai puluhan. Kalau di ibu kota provinsi saja tidak beres, bagaimana dengan kabupaten/kota lainnya di Lampung?