Dari 7.088 Tahanan, Hanya 1.380 Masuk DPT Pilgub Lampung

RILISID, Bandarlampung — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung terus berupaya merangkul pemilih suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung mendatang yang berada di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono, mengatakan proses pembahasan daftar pemilih tetap (DPT) bagi pemilih di Lapas sudah melalui proses panjang dengan memperoleh masukan dari berbagai pihak.

"Kita sudah melakukan rakor internal yang diikuti KPU 15 kabupaten/kota terkait DPT di 11 lembaga permasyarakatan di Lampung," kata Nanang Trenggono dalam rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih khusus, terkait pemilih yang berada di lembaga pemasyarakatan di Aula KPU Lampung, Selasa (22/5/2018). 

Kemudian, kata Nanang dari rapat internal yang sudah dilakukan ditindaklanjuti rapat bersama Disdukcapil kabupaten/kota, Bawaslu Lampung dan Kantor wilayah Kementerian hukum dan ham (Kanwil Kemenhumham) Lampung. 

Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga, Handi Mulyaningsih menjelaskan, data pemilih lapas se Provinsi Lampung dengan total 1.380 orang penghuni lapas masuk DPT.

"Tidak seluruh tahanan yang mencapai 7.088 jiwa menjadi pemilih. Akan tetapi hanya 1.380 orang tahanan yang masuk DPT Pilgub Lampung. Kita terus upayakan untuk mendata warga Lapas. Mendirikan TPS di dalam lapas juga diupayakan agar mereka bisa menyalurkan hak pilihnya. Untuk surat suaranya bisa diambil dari TPS terdekat lepas," kata Handi. 

Menurutnya, TPS Lapas bisa dibuatkan didalam lapas untuk warga binaan yang memenuhi syarat dengan menggunakan keterangan pindah memilih. Sedangkan masalah pengurusan prosedur administrasi pindah memilih bisa dibantu oleh pihak keluarganya.

"Kita terus lakukan perbaikan data pemilihnya, kalau lapas rajabasa sudah selesai. Tinggal mendata mana saja pemilih dari Bandarlampung, Pesawaran dan sebagainya. Kita menunggu data di Way Huwi, jika sudah ada perbaikan ya bagus, tinggal kita cermati, dan ditindaklanjuti," tegasnya.

Diketahui, rakor tersebut diikuti oleh partai politik peserta pemilu dan Liaison Officer (LO) empat pasangan calon gubernur Lampung. (*)