DPRD Minta Siltap Tidak Picu Kecemburuan Perangkat Desa 

RILISID, Lampung Selatan — Naiknya tunjangan perangkat desa dan Ketua Rukun Tetangga (RT) di Lampung Selatan, membuat iri lembaga lain yang ada di desa. 

Seperti tunjangan penghasilan tetap (Siltap) Kades mencapai lebih dari Rp 4 juta/bulan, Sekdes, Kasi, Kaur dan Kadus mencapai diatas Rp2 juta/bulan. Sedangkan ketua RT dari sebelumnya Rp200 ribu/bulan menjadi Rp500 ribu/bulan.

Siltap tersebut jauh dari yang diterima operator desa, bendahara barang dan staf yang nilainya berkisar Rp700 ribu/bulan.

Sedangkan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Ketua Rp300 ribu/bulan, Wakil ketua Rp200 ribu/bulan, sekretaris Rp150 ribu/bulan dan anggota masing-masing Rp100 ribu/bulan.

Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan, Bambang Irawan mengatakan, perbedaan tunjangan jangan dijadikan alat kecemburuan sosial. 

Ia berharap antara perangkat desa yakni Kepala Desa (Kades)  dan BPD tetap harmonis dalam menjalankan tugasnya. Sehingga, perjalanan dalam membangun desa bisa baik dan sejalan. 

"Kades dan BPD jangan saling iri dengan perbedaan tunjangan penghasilan di Desa. Terkait dengan tunjangan memang belum diatur dan masih menggunakan aturan lama, " ujar Bambang, Jumat (7/2/2020).

Sementara itu, Andi Apriyanto dari Fraksi PKS mengaku terus memperjuangkan keberadaan BPD. Karena peran BPD sangat besar dalam mengawasi kinerja perangkat desa dan pembangunan di desa. 

"Tugas Pokok dan Fungsi BPD itu sangat jelas didalam aturannya. Makanya dengan jauhnya tunjangan yang diterima BPD dengan perangkat desa ini yang akhirnya menjadikan cemburu sosial," kata Andi.(*)