BPN Lampung Utara Targetkan 25 Ribu Sertifikat Diterbitkan

Jika melebihi administrasi awal maka dibuatlah kesepakatan bersama dengan cara musyawarah.

Anggaran tersebut memang diperuntukan untuk kepentingan administrasi, seperti patok hingga materai.

"Program pemerintah ini harus kita sukseskan bersama dan tidak ada sepeserpun yang diambil oleh pihak BPN," katanya.

Selain itu juga setiap pengurusan memang ada honor untuk pokmas yang telah disepakati oleh tiga menteri dan keputusan bupati.

Diantaranya Menteri ATR (Agraria Tata Ruang), Mendagri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Lampung ini masuk wilayah kategori IV meliputi Provinsi yang ada di Sumatera, Kalimantan hingga Papua.

Dengan target pada 2024 semua tanah di Lampura ini telah bersertifikat dan ini harapan semua pihak.

Waka Polres Lampura Kompol Zulkarnain mengatakan kalau program PTSL ini yang diamanahkan pemerintah sudah jelas.

Mengharapkan untuk kesejahteraan masyarakat dan payung hukumnya juga jelas bertujuan untuk melaksanakan program ini.

Termasuk dana Rp 200 ribu itu ketetapan dan tetapi jika kendala maka ditambahkan lagi ada solusi musyawarah mufakat.