Kementerian PUPR Targetkan Transaksi Tol Nir Sentuh Berlaku 2020

Elvi R

Elvi R

Jakarta

29 Mei 2019 19:32 WIB
Bisnis | Rilis ID
FOTO: Biro Komunikasi Publik PUPR
Rilis ID
FOTO: Biro Komunikasi Publik PUPR

RILISID, Jakarta — Pemerintah sebanyak Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan menyepakati 12 belas program sinergi untuk mendorong inovasi dan memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah yang difokuskan dalam tiga area yakni Bantuan Sosial, Transaksi Pemerintah Daerah dan Transportasi. Kesepakatan tersebut merupakan hasil dari Rapat Kordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) yang dihadiri oleh Gubernur Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, perwakilan Kementerian Sosial, perwakilan Dewan Otoritas Jasa Keuangan dan sejumlah pejabat Pemerintah Daerah. 

Dari 12 kesepakatan tersebut, terdapat poin mengenai implementasi elektronifikasi pembayaran di sektor transportasi salah satunya transaksi jalan tol. Dalam pembayaran jalan tol, strategi implementasi teknologi nir sentuh pembayarannya melalui penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF) yang didukung oleh lembaga pengelola yang berperan sebagai Toll Service Provider (TSP) atau Electronic Toll Collection (ETC).  

Kementerian PUPR bersama dengan badan usaha jalan tol (BUJT) tengah menyiapkan implementasi elektronifikasi transaksi tol menuju Multi Lane Free Flow (MLFF) yang merupakan transaksi pembayaran tol yang dilakukan dalam kecepatan normal dengan menggunakan teknologi nirsentuh. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dengan penggunaan uang elektronik telah mengurangi waktu transaksi menjadi 4 detik dibandingkan transaksi manual 10 detik.

“Dengan penggunaan MLFF, manfaatnya sangat besar karena bisa menghilangkan waktu antrian menjadi nol detik. Manfaat lain adalah efisiensi biaya operasi dan meminimalisir bahan bakar kendaraan,” kata Menteri Basuki pada Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia terkait elektronifikasi transaksi di Gedung BI, Jakarta (29/5/2019). 

Saat ini elektronifikasi transaksi telah dilakukan di 50 ruas tol sepanjang 1.780 Km yang pengusahaannya dilakukan oleh 33 Badan Usaha jalan Tol (BUJT) menggunakan uang elektronik chip based yang dikeluarkan oleh 4 bank penerbit. Saat ini transaksi non tunai tol sudah 100 persen atau meningkat tajam dibandingkan pada Januari 2017 yang masih 20 persen. Nilai transaksi per tahunnya diperkirakan mencapai Rp12 triliun. 

Terdapat 4 tahapan untuk menuju Multi Lane Free Flow. Tahap 1 yakni pemberlakukan transaksi non tunai 100 persen dan Tahap 2 integrasi ruas tol telah dilakukan. Integrasi yang telah dilakukan yakni 2017 pada ruas tol Tangerang –Merak dan Jakarta-Tangerang, perubahan sistem transaksi di Ruas Tol Jagorawi dari tertutup menjadi terbuka. Pada 2018 dilakukan integrasi transaksi tol JORR W1 dengan Tol Prof. Sedyatmo, perubahan sistem transaksi tol Semarang ABC dan Semarang-Solo, JORR Akses Tanjung Priok dan Pondok Aren-Ulujami, dan penerapan Klaster 2 sampai Gerbang Tol Kalikangkung, Klaster 3 Semarang-Surabaya dan Klaster 4 Porong-Grati.

Tahap 3 dilakukan 2019 yakni feasibility study MLFF dan ujicoba teknologi nir sentuh melalui Single Lane Free Flow (SLFF) dan tahap akhir yakni berlakunya MLFF bisa dilaksanakan 2020. Saat ini sudah dilakukan ujicoba Single Lane Free Flow (SLFF) dengan menggunakan barrier sebanyak 3 lane di Tol Prof. Sedyatmo

Dalam persiapan menuju MLFF, sejumlah tantangan seperti kliring perbankan dan settlement, pemilihan teknologi yang tepat, interoperabilitas antara BUJT dengan sektor transportasi lainnya dan sistem penegakan hukum. 

Penetapan kebijakan penggunaan transaksi non tunai di jalan tol menjadi bagian dari Program Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran, khususnya terkait Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT). Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Bina Marga Sugiartanto, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit dan Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Hery Trisaputra Zuna.

Menampilkan halaman 1 dari 2
Next

Follow WhatsApp Channel

rilis.id

Dapatkan update berita terbaru setiap hari langsung dari kami.

Editor: RILIS.ID
Tag :

"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"

Share
Berita Lainnya